Pertanyaan:
Apakah wajib bagi seorang fakih yang hidup di negara Republik Islam Iran dan tidak meyakini wilayatul faqih mutlak taat pada perintah-perintah wali fakih? Dan apakah kalau menentang wali fakih terhitung sebagai orang yang rusak/fasik?
Apakah Wali Fakih berkuasa berdasarkan kekuasaannya tersebut dengan berbagai dalil misalnya demi kemaslahatan umum bisa menghapus hukum-hukum agama?
Jika ada perbedaan fatwa antara wali amr muslimin/wali fakih dengan salah seorang marja’ dalam masalah-masalah politik, kemasyarakatan dan kebudayaan, apa kewajiban umat Islam?
Adakah tolok ukur untuk membedakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para marja’ taklid dan wali fakih? Misalnya kalau dalam masalah-masalah musik pendapat marja’ taklid berbeda dengan pendapat wali fakih, yang manakah di antara mereka yang boleh dan wajib diikuti?
Ringkasnya hukum-hukum pemerintahan yang manakah di mana fatwa wali fakih harus diutamakan atas fatwa marja’ taklid?
Pertanyaan:
Apakah mujtahid yang memenuhi syarat pada masa kegaiban (Imam Mahdi afs) berkuasa menjatuhkan hukuman kepada penindak kejahatan?
Pertanyaan :
Apakah perintah-perintah dan hukum-hukum pemerintahan yang dikeluarkan oleh Wali Fakih yang sudah meninggal, untuk kebersinambungan dan keabsahannya juga perlu kepada Wali Fakih yang masih hidup?
Apakah wajib taat kepada perintah-perintah wakil wali fakih dalam masalah-masalah yang masih dalam wewenang kekuasaan yang diwakilinya?